Publikbogornews.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyoroti belum optimalnya pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua meski dukungan kewenangan dan anggaran dinilai memadai.
Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi penguatan tata kelola pemerintahan Papua yang menitikberatkan pada peran Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP).
Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus Kemenko Polkam, Brigjen TNI Ruly Chandrayadi, menyebut berbagai kendala masih menghambat efektivitas Otsus, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, belum terukurnya kinerja, hingga lemahnya koordinasi antar lembaga.
Selain itu, pengelolaan Dana Otsus juga dinilai belum ideal akibat ketidaksinkronan perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah.
Pengawasan yang belum ketat turut menjadi sorotan, di tengah desakan daerah agar aturan teknis Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NPSK) segera dipercepat.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah evaluasi sekaligus dorongan pembenahan tata kelola Otsus agar lebih terarah, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta stabilitas di Papua.***
Ikuti saluran Publikbogornews.com di WhatsApp Follow
