Publikbogornews.com – Proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di wilayah Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, mendapat sorotan dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Genpar (Gerakan Nasional Padjadjaran).
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Umum Genpar, Sambas Alamsyah, usai meninjau langsung lokasi proyek pada Jumat (17/4/2026).
Ia menilai progres pembangunan perlu menjadi perhatian serius karena dikhawatirkan tidak sesuai target penyelesaian yang dijadwalkan pada Juli 2026.
“Kami melihat langsung ke lokasi dan menemukan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, terutama terkait estimasi penyelesaian pekerjaan,” ujar Sambas.
Selain progres pembangunan, pihaknya juga menyoroti belum terlihatnya informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja.
Di samping itu, papan informasi proyek dinilai belum lengkap dan belum memberikan rincian yang transparan kepada masyarakat.
“Informasi yang tersedia masih parsial. Nilai anggaran yang tercantum pun bersifat global untuk tiga kabupaten, sekitar Rp812 miliar,” katanya.
Terkait BPJS Ketenagakerjaan, salah satu pelaksana proyek yang disebut bernama Pery mengakui dokumen tersebut belum tersedia.
“Iya, kita masih belum cetak,” ungkapnya dalam perbincangan dengan Ketua Umum LSM Genpar.
Menurut Sambas, proyek pendidikan yang dibiayai negara harus dilaksanakan secara terbuka, tepat waktu, serta mengedepankan keselamatan tenaga kerja.
“Harus terbuka karena ini anggaran negara. Sementara progres pembangunan yang kami lihat masih jauh dari setengah, sekitar 18 persen, sedangkan waktu tersisa hanya tiga bulan,” tegasnya.
Ia berharap Kementerian Pekerjaan Umum dapat melakukan pengawasan lebih ketat agar pembangunan berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.
“Jangan sampai program yang ditujukan untuk rakyat justru meninggalkan pertanyaan di tengah masyarakat,” tambahnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pada hari yang sama petugas dari Kementerian PU juga diketahui meninjau lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Dalam kunjungan tersebut, pihak pelaksana disebut mengakui adanya keterlambatan pekerjaan.
“Iya, dari kementerian tadi, pihak pelaksana juga mengakui ada keterlambatan,” ujar Ade Rifki.
Di sisi lain, Jaringan Kebudayaan Rakyat (Jaker) Kabupaten Bogor menyampaikan apresiasi atas hadirnya Sekolah Rakyat di wilayah perbatasan Jawa Barat–Banten.
Sekretaris Jaker Kabupaten Bogor, Bung Radien, menilai program tersebut berpotensi menjadi solusi atas tingginya angka putus sekolah di wilayah seperti Jasinga.
Namun demikian, ia mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti sebatas proyek simbolik tanpa perubahan nyata terhadap kualitas pendidikan.
“Kalau Sekolah Rakyat hanya mengulang pola lama, maka kita sedang mengulang kegagalan yang sama,” ujarnya.
Jaker juga mendorong agar program ini menghadirkan standar baru dalam mutu pengajaran serta penguatan karakter berbasis budaya lokal, bukan sekadar menekan angka putus sekolah secara statistik.
Jasinga sendiri merupakan wilayah di ujung barat Kabupaten Bogor yang berbatasan langsung dengan Provinsi Banten.
Kondisi geografis dan dinamika sosial di kawasan tersebut menjadikan intervensi pendidikan sebagai kebutuhan mendesak.
Kehadiran Sekolah Rakyat di Desa Sipak diharapkan tidak hanya menjadi proyek fisik, tetapi benar-benar memberi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup generasi muda di wilayah pinggiran.
Hingga artikel ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait belum memberikan tanggapan resmi atas upaya konfirmasi dari awak media.***
Ikuti saluran Publikbogornews.com di WhatsApp Follow
