Publikbogornews.com — Bagi Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau yang akrab disapa Jaro Ade, Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya peringatan sejarah yang dipenuhi upacara dan seremonial.
Lebih dari itu, momentum ini menjadi pengingat bahwa bangsa Indonesia pernah dibangun oleh semangat persatuan, pengorbanan, dan cita-cita besar untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat.
Di tengah dinamika politik yang semakin keras dan sering kali menjauh dari suara masyarakat kecil, Jaro Ade menilai nilai-nilai Pancasila harus kembali dibumikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Pancasila jangan hanya berhenti di hafalan atau pidato-pidato resmi. Nilainya harus hidup dalam sikap pemimpin, dalam kebijakan pemerintah, dan dalam cara kita memperlakukan rakyat,” ujar Jaro Ade, Selasa (20/5/2026).
Menurutnya, politik sejatinya bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan jalan pengabdian. Ketika politik kehilangan arah ideologi kebangsaan, maka yang lahir bukan kesejahteraan rakyat, melainkan jarak antara pemimpin dan masyarakatnya.
Ia menegaskan bahwa demarkasi nasionalisme Indonesia adalah Pancasila. Karena itu, seluruh proses pemerintahan dan pembangunan harus tetap berpijak pada nilai kemanusiaan, gotong royong, keadilan sosial, dan musyawarah.
Bagi Jaro Ade, sila keempat Pancasila memiliki makna yang sangat mendalam. Kepemimpinan, menurutnya, bukan hanya soal jabatan, tetapi tanggung jawab moral untuk mendengar dan merasakan denyut kehidupan rakyat.
“Mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, RW sampai RT, semuanya harus memiliki orientasi yang sama, yaitu hadir untuk rakyat. Pemimpin harus menjadi pelayan masyarakat, bukan sebaliknya,” katanya.
Ia juga menyinggung filosofi “Padjajaran sejajar” sebagai gambaran kepemimpinan yang selaras dari tingkat atas hingga bawah. Dalam pandangannya, struktur pemerintahan bukan sekadar rantai birokrasi administratif, melainkan satu kesatuan nilai yang harus saling menguatkan dalam melayani masyarakat.
Menurutnya, kekuasaan yang tidak dibangun dengan hikmat kebijaksanaan akan mudah kehilangan empati. Karena itu, setiap kebijakan publik harus lahir dari nurani, musyawarah, dan keberpihakan terhadap kepentingan bangsa.
“Hikmat kebijaksanaan itu artinya pemimpin tidak boleh hanya berpikir tentang kepentingan pribadi atau golongan. Politik harus punya rasa. Harus mampu mendengar keluhan rakyat kecil, petani, buruh, pedagang, dan seluruh masyarakat yang menggantungkan harapan kepada negara,” tegasnya.
Dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional, Jaro Ade mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangkitkan kembali kesadaran politik kebangsaan yang berakar pada nilai sosial, politik, ekonomi, dan budaya atau Sospolekbud.
Menurutnya, cita-cita kemerdekaan tidak akan pernah benar-benar hidup apabila Pancasila hanya menjadi simbol tanpa praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.
“Bangsa ini akan kuat apabila pemimpinnya dekat dengan rakyat, kebijakannya berpihak kepada rakyat, dan politiknya dibangun dengan nilai kemanusiaan. Di situlah makna kebangkitan nasional yang sesungguhnya,” pungkasnya.***
Ikuti saluran Publikbogornews.com di WhatsApp Follow
