Publikbogornews.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengoordinasikan penanganan sengketa batas wilayah antar daerah guna menjaga stabilitas nasional.
Langkah ini diambil menyusul masih adanya perselisihan batas yang dinilai menghambat pelaksanaan program pemerintah.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Jakarta, Jumat (30/04/2026), Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan, Kartika Adi Putranta menegaskan bahwa ketidakjelasan batas wilayah berdampak luas, mulai dari sektor ekonomi, politik hingga hukum.
“Ketidakjelasan garis batas antar daerah menyebabkan tersendatnya pembangunan infrastruktur serta pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah menilai percepatan penyelesaian sengketa batas daerah menjadi kunci untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif sekaligus menjaga keamanan dan stabilitas nasional.***
Ikuti saluran Publikbogornews.com di WhatsApp Follow
