Publikbogornews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik yang dinilai menjadi akar praktik mahar politik dan berpotensi memicu korupsi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (25/4), mengatakan kurang terintegrasinya proses rekrutmen dan kaderisasi membuka celah terjadinya politik transaksional.
Kondisi itu dinilai berbahaya ketika kader terpilih menjadi pejabat publik atau kepala daerah.
Menurut KPK, tingginya biaya politik dalam pemilu nasional maupun daerah semakin memperparah situasi. Kandidat yang mengeluarkan biaya besar berisiko mencari jalan balik modal setelah menjabat.
KPK mendorong partai politik memperkuat kaderisasi yang sehat, transparan, dan berbasis integritas guna menutup ruang mahar politik serta mencegah korupsi sejak awal.***
Ikuti saluran Publikbogornews.com di WhatsApp Follow
