Publikbogornews.com – Ada sesuatu yang mulai berbahaya ketika daya kritis pemuda justru dipandang sebagai gangguan oleh pejabat daerah.
Itu bukan sekadar persoalan perbedaan pendapat, melainkan tanda mulai rapuhnya koherensi sosial antara pemerintah dan masyarakat yang dipimpinnya.
Pemuda hari ini bukan generasi yang sekadar bicara tanpa dasar. Apa yang mereka suarakan sering kali merupakan keresahan publik yang nyata, hanya saja diucapkan lebih lantang.
Mereka menjadi representasi dari masyarakat yang memilih diam, silent majority, yang lelah bersuara karena merasa kritik tak pernah benar-benar didengar.
Ironisnya, kritik yang dilontarkan pemuda kerap disalahartikan. Tidak semua kritik diarahkan kepada pemerintah daerah.
Banyak anak muda justru memahami secara jelas batas kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Mereka tahu kapan harus mengkritisi kebijakan nasional, dan kapan harus mempertanyakan langkah pemerintah lokal.
Namun di titik inilah paradoks itu muncul. Sebagian pejabat daerah justru bereaksi seolah setiap kritik adalah ancaman terhadap kehormatan kekuasaan.
Citra yang ingin terlihat sempurna akhirnya lebih diprioritaskan dibanding keberanian menerima kenyataan di lapangan.
Kritik dianggap serangan, masukan dipersepsikan sebagai pembangkangan, sementara suara berbeda perlahan dipinggirkan.
Padahal pemerintahan yang sehat tidak dibangun dari tepuk tangan tanpa koreksi. Demokrasi hidup justru dari ruang kritik yang dijaga, bukan dibungkam.
Sebab ketika pemerintah hanya ingin mendengar pujian, maka yang lahir bukan kepemimpinan kuat, melainkan kekuasaan yang rapuh terhadap kenyataan.
Yang lebih memprihatinkan, sikap anti kritik perlahan dapat menciptakan jarak emosional antara pemimpin dan rakyatnya. Beda hal dengan para penjilat yang lebih cenderung asal bapak senang.
Lebih lanjut, hal tersebut dapat membuat pemuda yang awalnya ingin terlibat membangun daerah akhirnya berubah apatis.
Mereka merasa percuma berbicara karena setiap kritik dibalas dengan sentimen, pelabelan, bahkan upaya verbal untuk melemahkan karakter pengkritik.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, yang hilang bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga energi sosial dari generasi muda yang seharusnya menjadi mitra pembangunan.
Pemerintah perlu memahami bahwa kritik bukan ancaman terhadap kekuasaan, melainkan tanda bahwa masyarakat masih peduli.
Sebab daerah yang sehat bukan daerah yang sepi kritik, melainkan daerah yang pemimpinnya cukup dewasa untuk mendengar suara paling keras tanpa merasa paling tersinggung.***
Jasinga, (16/05/2026). Didin Ra Dien
Ikuti saluran Publikbogornews.com di WhatsApp Follow
