Publikbogornews.com – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bogor periode 2026-2031 resmi dilantik di Gedung Auditorium Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor pada Kamis 12 Februari 2026.
Pelantikan itu dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal BMPS pusat, Ketua Umum BMPS DPW Jawa Barat dan jajaran pemerintah Kabupaten Bogor.
Hadir juga Bupati Kabupaten Bogor yang diwakili oleh Setda kabupaten Bogor, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Para Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) se-Kabupaten Bogor, pimpinan BMPS kecamatan se-kabupaten Bogor dan para Ketua Yayasan berbagai sekolah swasta se-kabupaten Bogor.
Ketua BMPS Kabupaten Bogor, Usep Nukliri menyampaikan bahwa, setelah dilantik ini maka tugas utama kita yakni bagaimana peran BMPS mampu menjembatani kepentingan pendidikan swasta terhadap pemerintah.
BMPS harus menjadi penghubung arus komunikasi antara lembaga pendidikan swasta dan pihak pemerintah kabupaten Bogor.
”Karna lembaga pendidikan di Kabupaten itu sangat banyak dan mayoritas adalah swasta,” ujar Usep kepada Radar Bogor.
Usep memaparkan, berdasarkan hitungan presentase bahwa sekolah negeri kurang lebih berjumlah 1.693, sedangkan sekolah swasta 6.587.
”Bandingkan saja adalah PAUD itu 3.400 swasta semua tidak ada negeri. Bahkan TK sendiri 616 swasta yang negerinya 1 termasuk didalamnya SMK ada SMP ada MA ada MTS,” jelas dia.
Dengan begitu, kata dia, menginginkan keberadaan BMPS bisa menjembatani kebutuhan-kebutuhan sekolah swasta.
”Kalo sekolah swasta terus mengeluh bagaimana perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta maka BMPS sebagai wasilah, maka saya dengan teman-teman meminta bagaimana caranya para pengurus BMPS itu bisa menginventarisir sekolah swasta dibawah,” terang dia.
Bahkan, kata dia, dalam kepengurusan yang dinahkodai saat ini, ada 8 orang anggota DPRD sebagai wakil ketua umum di BMPS Kabupaten Bogor.
Kedelapan anggota legislatif sekaligus pengurus BMPS tersebar disetiap Daerah Pemilihan (Dapil), agar mereka bisa menjembatani keluhan para sekolah swasta.
”Sehingga kita ada 8 anggota dewan masuk sebagai wakil ketua umum. Yang maksudnya adalah sebagai dia penyambung lidah ke pemerintah juga sebagai wakil rakyat yang harus bertanggung jawab kedepan bahwa pendidikan harus benar-benar diperhatikan,” tegas dia.
Karena, menurutnya, kualitas pendidikan dituntut oleh setiap orang, Namun kualitas pendidikan juga tidak bisa ditinggalkan hanya karna keterbatasan angka.
Untuk itu, kata dia, sebagai anggota dewan sekaligus ketua umum, dirinya bersama anggota legislatif lain berinisiatif memperjuangkan hak sekolah swasta dengan memasukan anggaran hibah untuk PAUD, MI, MTS, SMP bahkan PKBM.
”Tapi saya kira meskipun kecil bisa membantu, jangan sampai lagi terdengar ada madrasah roboh, jangan terdengar lagi ketika belajar lembaga pendidikan rusak yang menimpa siswa,” terang dia.
Selain itu, kata Usep juga menekankan BMPS juga akan mendorong SD SMP swasta yang memang saat ini belum diperhatikan. Karena, kata dia, jumlah SMP swasta sebanyak 682 sedangkan negeri 111 dengan perbandingan yang sangat jauh.
”Saya sebagai ketua umum BMPS Kabupaten Bogor beserta para wakil ketua umum dan jajaran yang lain menginginkan Bogor beserta para wakil ketua umum dan jajaran yang lain menginginkan bagaimana pemerintah itu bisa memberikan ke lembaga pendidikan swasta dengan memiliki batasan-batasan maksimal. Kita tidak menuntut besar tapi nuntut perhatian,” pungkasnya.***
