Publikbogornews.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus memperkuat peran koordinasinya dalam tata kelola demokrasi dengan menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi dan Optimalisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bali.
Agenda ini digelar untuk mengidentifikasi faktor pendorong sekaligus merumuskan langkah strategis guna meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat daerah.
Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Brigjen TNI Haryadi, menyampaikan bahwa capaian IDI nasional pada 2024 berada di angka 79,81, meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Meski demikian, angka tersebut masih berada pada kategori sedang dan belum memenuhi target RPJMN yang ditetapkan pada rentang 81,69–85,23.
“IDI harus menjadi alat ukur sekaligus kompas perbaikan demokrasi. Optimalisasi diperlukan agar kualitas demokrasi meningkat secara substansial,” ujar Haryadi.
Ia merinci enam langkah strategis untuk mendorong peningkatan IDI: penguatan regulasi demokrasi, peningkatan kebebasan sipil, penguatan peran lembaga demokrasi, pembangunan kultur politik yang demokratis, optimalisasi data serta indikator IDI, dan peningkatan kolaborasi multipihak.
Sebagai indikator strategis, IDI juga berfungsi sebagai Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJPN dan RPJMN, serta menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) gubernur dalam perencanaan daerah.
Pengukuran IDI mencakup tiga aspek pokok: kebebasan sipil, hak politik, dan kapasitas lembaga demokrasi.
Upaya optimalisasi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas demokrasi di seluruh daerah, termasuk Bali, serta memperkuat sistem kepemiluan, kepartaian, dan lembaga demokrasi di tingkat nasional.***
