Publikbogornews.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya memperkuat kualitas demokrasi nasional melalui optimalisasi pelaksanaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2025.
Komitmen ini disampaikan dalam Diskusi Kesiapan Penghitungan IDI 38 Provinsi yang digelar Bappenas di Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Kegiatan tersebut melibatkan Tim Pokja IDI Pusat yang terdiri dari Kemendagri, Bappenas, dan BPS, serta berbagai lembaga seperti KemenPANRB, KPPU, Dewan Pers, dan Komisi Informasi Pusat.
Penghitungan IDI tahun 2025 akan mencakup 38 provinsi, termasuk empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Haryadi, menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk menjaga kualitas demokrasi.
“Indeks Demokrasi Indonesia bukan sekadar angka, melainkan cerminan bagaimana negara mengelola kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi,” ujarnya.
Pemerintah juga menyiapkan langkah strategis berupa sosialisasi, pendampingan daerah dengan capaian rendah, penyempurnaan Naskah Akademik, serta asistensi khusus bagi empat DOB.
Melalui kolaborasi lintas lembaga, Kemenko Polkam berharap penghitungan IDI 2025 menjadi momentum memperkuat fondasi demokrasi nasional dan menjaga stabilitas politik yang seimbang antara pusat dan daerah.***
