Publikbogornews.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia mengidentifikasi sejumlah dinamika dalam implementasi digitalisasi perlindungan sosial berbasis data kependudukan.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi bertajuk Penguatan Peran Administrasi Kependudukan dalam Mendukung Perluasan Digitalisasi Perlindungan Sosial di Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Rapat membahas optimalisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai instrumen utama memperkuat sistem perlindungan sosial, mulai dari bantuan sosial, subsidi, hingga jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan.
Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam, Kartika Adi Putranta, menyatakan pemanfaatan IKD menjadi kunci untuk memastikan ketepatan sasaran dan efektivitas penyaluran bantuan. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan teknis dan implementatif di lapangan yang perlu dibenahi.
Ikuti saluran Publikbogornews.com di WhatsApp Follow
