Publikbogornews.com — Jawa Barat mencatat angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertinggi nasional sepanjang 2025 dengan 18.815 pekerja terdampak, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai persoalan utama bukan pada jumlah angkatan kerja, melainkan kualitas SDM dan pola rekrutmen perusahaan, yang kerap mengisi posisi strategis dengan tenaga dari luar daerah.
Pemprov Jabar, kata Dedi, fokus memperkuat pendidikan vokasi dan sekolah kejuruan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
Ia menegaskan pembatasan rekrutmen berdasarkan asal daerah tidak dibenarkan karena bersifat diskriminatif.***
