Publikbicara.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap lima pasal dalam KUHAP baru yang dinilai berpotensi melanggar hak asasi.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyebut salah satu poin krusial adalah aturan terkait penyelidikan dan penyidikan, termasuk kewenangan penggunaan upaya paksa.
“Ketentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan, termasuk kewenangan penggunaan upaya paksa,” ujar Anis dalam siaran pers, Sabtu (22/11/2025).
Komnas HAM menilai sejumlah ketentuan itu perlu dikaji ulang agar tidak membuka ruang penyalahgunaan wewenang dan tetap menjamin perlindungan hak warga dalam proses hukum.**
