Publikbogornews.com – Pemerintah berencana menyesuaikan iuran BPJS Kesehatan secara bertahap demi menjaga stabilitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Langkah ini diambil menyusul tren penurunan aset Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang dipicu meningkatnya klaim, tingginya peserta nonaktif, hingga kendala kepatuhan pembayaran iuran.
Meski kondisi diprediksi masih terkendali hingga akhir 2025, potensi tekanan diperkirakan akan lebih besar pada tahun depan.
“Penyesuaian iuran dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah,” tertulis dalam Buku Nota Keuangan II RAPBN 2026, Selasa (19/8/2025).
Selain penyesuaian iuran, pemerintah juga menyiapkan langkah perbaikan data kepesertaan, penguatan pengawasan kepatuhan, serta optimalisasi program promotif dan preventif.
Sementara itu, BPJS Kesehatan akan mengembangkan skema pembiayaan baru untuk menjaga likuiditas.***
